Analisis Kasus Pembangunan Daerah

Untuk kali ini saya akan membahas tentang kasus pembangunan daerah di perbatasan Indonesia.

Komitmen Pemerintah Membangun Wilayah Perbatasan

Oleh : : Edwin JH. Wuisang*)
Dibaca: 3122 kali

 

Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan 10 negara, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Batas darat wilayah Republik Indonesia bersinggungan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. 

Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik  berbeda-beda. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea.

Di antara wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, terdapat 92 pulau-pulau kecil. Ada 12 pulau-pulau kecil yang menjadi prioritas pengelolaan karena mempunyai nilai yang sangat strategis dari sisi pertahanan keamanan dan kekayaan sumber daya alam. 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tersebut adalah Pulau Rondo di NAD, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Nipa dan Sekatung di Kepulauan Riau, Pulau Marampit, Pulau Marore dan Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Brass di Papua, serta Pulau Dana dan Batek di Nusa Tenggara Timur.

Kawasan-kawasan perbatasan tersebut memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya berperan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional. Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan  salah satu prioritas pembangunan nasional.

Perhatian pemerintah terhadap wilayah-wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, ditunjukan dengan komitmen untuk membangun wilayah tersebut, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.  

 

 

Analisis saya tentang artikel diatas adalah :

            Pembangunan daerah khususnya yang ada di daerah perbatasan memang terkadang suka luput dari perhatian pemerintah, padahal daerah perbatasan pada suatu negara akan mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan negara tersebut serta perhatian pemerintah terhadap rakyatnya pada daerah itu. Lokasi yang jauh serta dana yang belum memadai menjadi alasan pemerintah yang menjadikan pembangunan di daerah perbatasan selalu terhambat dan terkendala.

            Usul saya untuk kasus ini :

  1. Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang untuk membangun infrastruktur yang ada didaerah tersebut guna menunjang kehidupan penduduk serta menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat.
  2. Pemerintah harus membuat alokasi anggaran yang khusus dan lebih banyak lagi untuk mempercepat pendanaan membangun infrastruktur.
  3. Pemerintah juga jangan menahan-nahan anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan daerah perbatasan dengan berbagai birokrasi yang menyusahkan masyarakat.
  4. Pemerintah juga harus memberikan pengarahan dan penyuluhan untuk para warga diperbatasan agar selalu nasionalisme dan menjaga apapun yang diberikan negara diwilayah tersebut serta menghimbau warga agar tak terprovokasi oleh rayuan negara tetangga untuk bergabung.
  5. Pemerintah juga harus dapat meyakinkan warga bahwa pembangunan daerah mereka semata-mata untuk membangun daerah mereka menjadi lebih baik, bukan merusak tradisi dan kebudayaan mereka.
  6. Warga dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjadikan pembangunan didaerah tersebut jadi makin maju dikemudian hari.

 

Selain itu perlu ada perhatian khusus dari pejabat didaerah dan masyarakat secara keseluruhan dalam mengawal rencana pembangunan ini sebab jika tidak, bukan tidak mungkin rencana ini bisa saja diselewengkan oleh oknum-oknum terkait untuk mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu.

 

Kesimpulan dari topik ini :

Pembangunan daerah adalah salah satu tolak ukur kesuksesan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah dari dulu digalakkan pada negara indonesia karena adanya sentralisasi dalam pembangunan di Indonesia. Untuk itu, pembangunan daerah harus terus dilakukan di indonesia sampai semua daerah di Indonesia mendapatkan infrastruktur yang layak dari pemerintah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

Source : http://www.setkab.go.id/artikel-7605-.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s